Oleh: Arianto Van Gobel, S.H
Jumat, 04 Oktober 2024
Ketika harapan untuk meningkatkan kesejahteraan petani di Bolmut kian memudar, skandal besar justru mencuat dari Dinas Pertanian.
Proyek renovasi Balai Penyuluhan Pertanian senilai Rp2,1 miliar, yang melibatkan enam kecamatan, terjerat dalam masalah serius.
Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) membeberkan fakta mengejutkan: kekurangan volume pekerjaan mencapai Rp56,1 juta! Di mana akuntabilitas?
Ironisnya, Kepala Dinas Pertanian, Siska Nurcahyani Babay S.Pt M.Si, tampaknya lebih memilih diam seribu bahasa daripada memberikan klarifikasi. Saat awak media mencoba mengonfirmasi pada Jumat (05/10/24), Siska justru bungkam.
Apakah dia bersembunyi di balik tembok ketidakpedulian, ataukah ada yang lebih kelam di balik skandal ini?
Dari Sangkub hingga Pinogaluman, proyek yang seharusnya menjadi tulang punggung bagi para petani justru menambah daftar panjang kegagalan pemerintahan.
Bukannya menjawab tantangan, Dinas Pertanian malah menciptakan ladang penyimpangan. Dengan anggaran yang begitu besar, masyarakat berhak menuntut transparansi dan akuntabilitas. Namun, tampaknya hal itu hanya menjadi angan-angan.
Kekurangan volume pekerjaan Rp56 juta bukan sekadar hitungan matematis. Ini adalah refleksi dari pengelolaan anggaran publik yang amburadul.
Proyek yang dimaksud bukan hanya sekadar angka, tetapi merupakan harapan yang terancam pupus. Apakah ini semua hanyalah kelalaian atau ada permainan kotor yang sengaja ditutup-tutupi?
Dalam situasi ini, publik Bolmut berhak mempertanyakan sikap Siska. Apakah dia tidak menyadari besarnya potensi kerugian negara yang bisa ditimbulkan? Atau, lebih buruk lagi, apakah dia mengetahui semuanya dan memilih untuk berpura-pura tidak tahu?.
Ketidakresponsifan dari seorang pejabat publik bukan hanya mencoreng nama baik dinas, tetapi juga merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
Masyarakat Bolmut harus bangkit! Suara mereka harus menggema, menuntut pertanggungjawaban dan tindakan nyata.
Jika Dinas Pertanian terus berpura-pura tidak ada masalah, maka ini akan menjadi petaka bagi masa depan pertanian di daerah ini.
Skandal Rp56 juta ini harus diusut tuntas, dan publik tidak akan tinggal diam. Keberanian untuk menuntut keadilan harus ditunjukkan, karena Bolmut pantas mendapatkan pemimpin yang tidak hanya bicara, tetapi juga bertindak!
