Dipublika.id – Rencana relokasi warga Pulau Ruang yang akan dijadikan lahan pertanian di Kabupaten Bolsel menimbulkan beragam reaksi, terutama dari pemerhati BMR (Bolaang Mongondow Raya).
Pemerintah Sulut, dipimpin oleh Gubernur Olly Dondokambey, mengajukan usulan untuk merelokasi warga tersebut ke wilayah Kabupaten Kepulauan Sitaro dengan memperhatikan kultur dan budaya setempat. Respons positif dari Presiden Joko Widodo menandakan langkah yang diambil dianggap tepat untuk menjaga kesejahteraan dan harmoni antar masyarakat.
Sehan Ambaru, seorang aktivis pemerhati BMR, menyambut baik langkah tersebut, namun mengingatkan pentingnya perhatian lebih lanjut dari pemerintah pusat dan provinsi Sulut.
Dia menyoroti sejarah konflik agraria yang terjadi di daerah tersebut, khususnya terkait relokasi atau transmigrasi yang telah memicu kontroversi dan demonstrasi di masa lalu. Sebagai langkah pencegahan, Sehan menekankan perlunya menghindari terulangnya konflik agraria di masa mendatang.
“Cukup sudah Kebijakan yang sama Konflik Agraria lahan Relokasi/Transmigrasi di dataran Kecamatan Dumoga raya relokasi yang pernah terjadi sampai akhir thn 90an dan belakangan jadi masaalah, terjadi demonstrasi di mana mana dan Gugatan oleh masyarakat Adat menjadi pemandangan dan etalase konflik Agraria sulut selama 20 thn terakhir di BMR. Stop ini jangan lagi terjadi di masa mendatang,” ungkapnya.
Lebih jauh, Sehan berharap agar aspirasi masyarakat BMR untuk dijadikan provinsi tersendiri, yang disebut sebagai Provinsi Bolaang Mongondow Raya (PBMR), tidak diabaikan oleh pemerintah pusat.
Permintaan untuk mekarkan Sulawesi Utara dan membentuk wilayah provinsi baru ini menjadi harapan besar bagi masyarakat setempat, dan Sehan menegaskan pentingnya dukungan dari Presiden Joko Widodo dalam mewujudkan hal itu.
“Kami minta segera Mekarkan Sulawesi Utara dan segera Jadikan Wilayah Kami menjadi Provinsi Bolaang Mongondow Raya,” tuturnya.
Sebelumnya juga pada Sabtu (04/05/24) kemarin, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) melakukan kunjungan kerja (Kunker) ke Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel) dalam rangka peninjauan wilayah relokasi bagi korban yang terdampak erupsi Gunung Ruang di Kepulauan Tagulandang.
Menurut Menteri AHY, kunjungannya merupakan tindak lanjut dari rapat bersama Presiden Joko Widodo serta pihak-pihak terkait untuk mengatasi nasib para korban terdampak erupsi Gunung Ruang di Kabupaten Sitaro.
Menteri AHY menyatakan bahwa kedatangan pihaknya ke Bolsel bertujuan untuk memastikan kesiapan dan kepastian lahan yang direncanakan sebagai area relokasi bagi warga korban bencana alam tersebut.
Dirinya mengungkapkan bahwa sebanyak 301 Kepala Keluarga (KK) akan dipindahkan dari Kepulauan Tagulandang menuju Desa Modisi, Kecamatan Pinolosian Timur, Kabupaten Bolsel.
“Setiap kepala keluarga akan diberikan lahan seluas 200 m² di lahan seluas 10 hektar yang disediakan,” terangnya.
Sementara itu, Bupati Bolsel, Iskandar Kamaru, memastikan bahwa lahan di Desa Modisi tidak berstatus sengketa, sehingga cocok untuk dijadikan wilayah relokasi.
Dia menyambut baik rencana pemerintah pusat tersebut, mengingat ini merupakan misi kemanusiaan.
Bupati menambahkan bahwa sebagian besar penduduk di Desa Modisi berasal dari suku Nusa Utara, sehingga secara umum dapat menyesuaikan diri dengan kehidupan dari daerah asal mereka. Selain itu, kondisi geografisnya yang berada di pesisir pantai dan area pegunungan memungkinkan para warga relokasi untuk menyesuaikan mata pencaharian masing-masing. (Ronnie)
