Dipublika.id – Presiden Prabowo Subianto mengumumkan rencana kontroversial terkait pemberantasan korupsi. Ia berencana membangun penjara khusus bagi koruptor di pulau terpencil yang dikelilingi lautan penuh hiu.
Langkah ini diklaim sebagai upaya mencegah pelarian dan menegaskan komitmen pemerintah dalam memerangi korupsi.
Rencana ini mendapat tanggapan beragam dari berbagai pihak. Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Kurnia Ramadhana, mengkritik gagasan tersebut. Menurutnya, membangun penjara di pulau terpencil justru dapat mempersulit pengawasan terhadap narapidana korupsi.
“Penjara di pulau terpencil malah bikin narapidana korupsi semakin sulit diawasi,” kata Kurnia, dikutip dari Suara.com, Kamis (14/03/25).
Kurnia menambahkan bahwa daripada membangun penjara di lokasi terpencil, pemerintah sebaiknya fokus pada memiskinkan koruptor dengan menyita aset hasil kejahatan dan mempercepat pengesahan RUU Perampasan Aset.
Sementara itu, Ketua MPR RI sekaligus Sekjen Partai Gerindra, Ahmad Muzani, mendukung upaya tegas terhadap koruptor.
Ia menegaskan bahwa hukuman berat harus diberikan kepada mereka yang terbukti merugikan negara.
“Setiap pelaku korupsi harus mendapatkan hukuman yang setimpal,” ujar Muzani seperti dikutip dari Kompas.com. Namun, ia enggan memberikan komentar lebih lanjut terkait rencana penjara di pulau tersebut.
Sumber: Suara.com, Kompas.com
